Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: Systematic Literature Review
DOI:
https://doi.org/10.55448/32sd9m49Kata Kunci:
Kata Kunci: Moratorium pertambangan, evaluasi kebijakan, tata kelola sumber daya alamAbstrak
Moratorium pertambangan di Indonesia merupakan kebijakan penting yang diterapkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, serta menekan laju deforestasi. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan moratorium dengan menggunakan analisis literatur dan bibliometrik melalui perangkat Publish or Perish dan VOSviewer. Pembahasan mencakup evaluasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Studi kasus di Kalimantan Timur, di mana lebih dari 1.000 IUP dicabut karena tidak memenuhi standar lingkungan, menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berhasil mengurangi deforestasi. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kolusi, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif dalam beberapa aspek, namun membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi, pengawasan, dan kolaborasi multistakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan termasuk pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Referensi
Anderson, J. E. (1975). Public Policy-Making. Praeger Publishers.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Data Pertambangan Indonesia 2022. Retrieved from https://www.bps.go.id.
Bappeda Papua. (2023). Laporan Kebijakan Moratorium di Papua. Pemerintah Provinsi Papua.
Eggert, R. G. (2001). Mining and Economic Sustainability: National Economies and Local Communities. Mining, Minerals and Sustainable Development (MMSD) Report. Retrieved from https://pubs.iied.org.
Greenpeace Indonesia. (2022). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan di Indonesia. Greenpeace Indonesia. Retrieved from https://www.greenpeace.org/indonesia.
Hilson, G. (2002). Small-Scale Mining and Its Socio-Economic Impact in Developing Countries. Natural Resources Forum, 26(1), 3-13. https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2002.tb00656.x.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2012). Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015. Retrieved from https://jdih.esdm.go.id.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2023). Data Moratorium Pertambangan Indonesia. Kementerian ESDM.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2020). Laporan Penurunan Deforestasi Indonesia. Retrieved from https://www.menlhk.go.id.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2019). Laporan Audit Izin Usaha Pertambangan (IUP). KPK. Retrieved from https://www.kpk.go.id.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2020). Korsupgah Program Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. Retrieved from https://www.kpk.go.id.
Pearce, D., Markandya, A., & Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. Earthscan Publications Ltd.
Pigou, A. C. (1920). The Economics of Welfare. Macmillan and Co.
Pratama, R., et al. (2022). Evaluasi Kebijakan Moratorium Pertambangan di Indonesia: Dampak Ekonomi dan Sosial. Jurnal Ekonomi dan Lingkungan, 10(2), 85-102. https://doi.org/10.24843/JEL.2022.v10.i02.p04.
Sembiring, F., et al. (2021). Evaluasi Dampak Lingkungan Kebijakan Moratorium Pertambangan. Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia, 5(3), 32-44. https://doi.org/10.24853/jlhi.5.3.32-44.
Walhi. (2022). Dampak Sosial dan Lingkungan Pertambangan di Indonesia. Retrieved from https://www.walhi.or.id.
Walhi. (2023). Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan. Retrieved from https://www.walhi.or.id.
World Mining Data. (2023). Global Mining Production Data. Retrieved from https://www.world-mining-data.info.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Penulis artikel yang diterbitkan di Jurnal EMS diizinkan untuk mengarsipkan sendiri versi terbitan/PDF di mana saja.